Kodim 0716/Demak
------------------------------
Latar belakang pembentukan
Pemprakarsa
Proses pembentukan
Kelahiran Kodim
Kelahiran dan organisasi PDM (Perwira Distrik Militer)
1. Latar belakang pembentukan
Pembentukan kesatuan Kodim 0716/Demak dalam menjaga keamanan dan mempertahankan
daerah Kabupaten Demak terhadap stabilitas keamanan baik yang ditimbulkan oleh
alam maupun manusianya itu sendiri.
2. Pemrakarsa
Dalam penyusunan Sejarah Satuan Kodim 0716/Demak ini didukung oleh seluruh
anggota Kodim 0716/Demak dan para sesepuh baik Militer ataupun PNS yang pernah
bertugas di satuan ini yang membantu dalam menyiapkan bahan/sumber keterangan
yang bisa dimanfaatkan dalam melengkapi data-data yang dikemas dalam proses penyusunan
Sejarah Satuan ini.
3. Proses pembentukan
a. Perang Kemerdekaan 1945-1949
1) Sejarah perkembangan organisasi Tentara menyebutkan bahwa Tentara kita
tumbuh secara spontan dari haribaan Rakyat Indonesia dalam perjuangannya untuk
mewujudkan cita-cita kehidupannya sebagai bangsa; Setiap Putra Indonesia yang
sudah merasa dewasa akan malu kalau tidak ikut berjuang, kalau tidak ikut serta
dalam usaha-usaha mengisi dan menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
2) Mulai tanggal 22 Agustus 1945 Pemerintah memaklumkan Pembentukan BKR (Badan
Keamanan Rakyat) yang kemudian tumbuh terus sehingga pada tanggal 5 Oktober
1945 terbentuklah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Untuk itu Jenderal Urip
Somoharjo diangkat menjadi Kepala Staf Umum dan diberi pangkat Letnan Jenderal serta
diberi wewenang untuk mengangkat Perwira-Perwiranya.
3) Dalam Konperensi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) di Yogyakarta tanggal 12
Nopember 1945, Kolonel Sudirman telah terpilih sebagai Panglima Besarnya
kemudian diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 18 Desember 1945. Segera
terbentuk Markas Umum yang merupakan bagian dari Markas tertinggi TKR (Tentara
Keamanan Rakyat) dan berkedudukan di Yogyakarta, yang sementara membawahi 10
Divisi, dengan Komandemen Jateng dimana Divisi IV di bawah Pimpinan Jenderal
Mayor Djati Kusuma, Daerahnya meliputi Pekalongan, Semarang, Pati berkedudukan
di Salatiga.
4) Atas inisiatif dari Sdr. S. Darta (ex Sodanco Peta) ia mengorganisir ex Peta
dan Haiho serta pemuda-pemuda yang ada di Demak menjadi suatu Kesatuan Badan
Keamanan Rakyat (BKR) setelah terbentuknya suatu Kesatuan ini dipimpin oleh
Sdr. Roestanadji Wibowo (ex Sodanco Peta) dan selanjutnya menjelma menjadi
Batalyon I Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Komandan kompi sebagai berikut
:
a) Kompi I dipimpin oleh Soeharto (ex Sodanco Peta)
b) Kompi II dipimpin oleh Sastro (ex Polisi Belanda)
c) Kompi III dipimpin oleh Permadi (ex Sodanco Peta)
Selain Batalyon I TKR masih terbentuk Kelaskaran yang terdiri dari:
a) B.P.R.I
b) Barisan Banteng
c) Pesindo
d) Hisbullah
5) Pada bulan Juni 1946 Batalyon I TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang dipimpin
oleh Komandan Sdr. Roestanadji Wibowo pindah ke Kudus, selanjutnya di Demak
diganti oleh:
a) Batalyon 5 Tentara Republik Indonesia (TRI) Resimen 24, Divisi Panembahan
Senopati dipimpin oleh Mayor Martono.
b) Batalyon 6 TRI dipimpin oleh Mayor Widando.
c) Batalyon 8 TRI dipimpin oleh Mayor Purnadi.
d) Batalyon ALRI yang dipimpin oleh Mayor Dharnono yang berdiri sendiri.
b. Perang Kemerdekaan I
1) Pada tanggal 17 Juli 1947 Belanda mengadakan penyerbuan dari Semarang ke
Demak.
2) Kekuatan yang digunakan adalah Angkatan darat dengan Tank dan sebagainya,
Angkatan Udara yang menembaknya membabi buta sehingga banyak jatuh korban bagi
rakyat.
3) Batalyon-Batalyon dan Kelaskaran yang berkedudukan di daerah Demak telah
melakukan perlawanan dengan sengit, namun karena kekuatan yang tidak seimbang
terpaksa memutuskan pertempuran dan berkonsulidasi di daerah Kudus dan daerah
Purwodadi yang akhirnya Kota Demak diduduki oleh Belanda.
c. Perang Kemerdekaan II
1) Pada tahun 1948 dimana telah melaksanakan penumpasan PKI (Partai Komunis
Indonesia) Tentara Belanda melakukan penyerbuan dan pendudukan ke seluruh
daerah yang masih dikuasai R.I termasuk daerah Kab. Demak.
2) Pada tahun 1949 atas prakarsa Komandan Sub Teritorial Militer Semarang yang
berkedudukan di Desa Gabus Kab. Purwodadi/Grobogan, telah diperintahkan Kapten
D. Diarto beserta 5 anggota untuk membentuk Kesatuan Teritorial yang diberi
nama Pemerintah Militer Kabupaten (PMKB) yang berkedudukan di Kec. Klabu Kab.
Purwodadi/Grobogan.
3) Pada tanggal 2 Desember 1948 Kesatuan Pemerintah Militer Kabupaten (PMKB)
terbentuk dengan pimpinan Kapten Daru Diarto dengan mempunyai daerah operasi
dan tanggungjawab daerah Kab. Demak.
4) Pembentukan Pemerintah Militer Kecamatan (PMKT) yang personelnya
penggabungan dari Pamong desa dan Pegawai yang masih setia kepada R.I di
antaranya :
a) PMKT Dempet dengan kode D.I
b) PMKT Gajah dengan kode D.II
c) PMKT Bonang dengan kode D.III
d) PMKT Sayung dengan kode D.IV
e) PMKT Wonosalam dengan kode D.V
f) PMKT Karanganyar dengan kode D.VI
g) PMKT Guntur dengan kode D.VII
h) PMKT Karangtengah dengan kode D.VIII
i) PMKT Demak dengan kode D.IX
j) PMKT Mijen dengan kode D.X
k) PMKT Wedung dengan kode D.XI
l) PMKT Karangawen dengan kode D.XII
m) PMKT Genuk dengan kode D.XIII
n) PMKT Mranggen dengan kode D.XIV
d. Demokrasi liberal 1950-1959
1) Pada bulan Januari 1950 Pemerintah Militer Kabupaten (PMKB) Demak yang
berkedudukan di Gedung DPRD Demak dengan pimpinan Kapten Daru Diarto dan
sedangkan Komando Onder Distrik Militer (KODM) diganti nama menjadi Pemerintah
Militer Kecamatan (PMKT)
2) Pada 1 Pebruari 1954 PMKB Demak diganti nama Komando Distrik Militer (KDM)
dengan pimpinan Lettu Rekso Soeparto dan diganti oleh Lettu Soewarto sedangkan
nama Pemerintah Militer Kecamatan (PMKT) diganti dengan nama Komando Onder
Distrik Militer (KDM) ditiap Kecamatan.
3) Untuk melaksanakan tugas Teritorial telah diterima Instruksi Panglima dengan
No. 28/T/B.I/D.III/50 tanggal 5 Desember 1950.
4) Saat itu situasi daerah Kab. Demak panas disebabkan :
a) Kriminalitas meningkat.
b) Perampokan terjadi disana-sini yang disertai penganiayaan dan pembunuhan.
Polisi Federal tidak mampu mengatasi gangguan keamanan ini dan akhirnya
Panglima mengeluarkan Perintahan Harian dengan Nomor 1/PS II/D.III/51 tanggal 8
Pebruari 1951 dan Nomor 19/MT.2/PS.II/D.III/51 KDM Demak menerima perintah
untuk melaksanakan Operasi Merdeka dan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk
mendirikan KAMP Tahanan S.O.B di Kab. Demak.
e. Komando Distrik Militer (KDM) Demak dalam penumpasan D.I/T.I.I Tahun 1951
s-d 1953
1) Pada tanggal 8 Desember 1951 Batalyon 426 yang berkedudukan di Kudus
berontak. Gerombolan ex Batalyon 426 yang dipimpin oleh Sofyan meninggalkan
markasnya dan memasuki Kab. Demak.
2) Pada tanggal 10 Desember 1951 terjadi tembak menembak antara pasukan kita
dengan gerombolan Sofyan, sehingga kedua belah pihak timbul korban.
3) Pada tanggal 11 Desember 1951 gerombolan Sofyan melarikan diri dan akhirnya
gerombolan Sofyan CS dapat dikalahkan masyarakat Demak.
f. Demokrasi Terpimpin 1959-1963
1) Pada tahun 1959 Perwira Distrik Militer (PDM) dari Lettu JM Soerahman
diganti Kapten RMP Prawiro Amiseno.
2) Pada tahun 1960 Komando Onder Distrik Militer (KODM) diganti nama PA Urusan
Teritorial dan Pertahanan Rakyat (PUTERPRA).
3) Pada tahun 1962 Perwira Distrik Militer (PDM) yang dipimpin oleh Kapten
Soekiman diganti oleh Mayor Soegiarto kemudian nama Perwira Distrik Militer
(PDM) juga diganti nama Komando Distrik Militer (KODIM).
4) Pada tahun 1964 Komandan Kodim dari Mayor Soegiarto diganti oleh Mayor
Soemadi (Sebagai pimpinan sementara).
4. Kelahiran Kodim
Sejarah perkembangan organisasi Tentara menyebutkan bahwa Tentara kita tumbuh
secara spontan dari haribaan Rakyat Indonesia dalam perjuangannya untuk
mewujudkan cita-cita kehidupannya sebagai bangsa; Setiap Putra Indonesia yang
sudah merasa dewasa akan malu kalau tidak ikut berjuang, kalau tidak ikut serta
dalam usaha-usaha untuk merebut Kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah.
Mulai pada tanggal 22 Agustus 1945 Pemerintah memaklumkan Pembentukan BKR
(Badan Keamanan Rakyat) yang kemudian tumbuh terus sehingga pada tanggal 5
Oktober 1945 terbentuklah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Untuk itu Jenderal
Urip Somoharjo diangkat menjadi Kepala Staf Umum dan diberi pangkat Letnan
Jenderal serta diberi wewenang untuk mengangkat Perwira-Perwiranya.
Dalam Konperensi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) di Yogyakarta tanggal 12
Nopember 1945, Kolonel Sudirman telah terpilih sebagai Panglima Besarnya
kemudian diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 18 Desember 1945. Segera
terbentuk Markas Umum yang merupakan bagian dari Markas tertinggi TKR (Tentara
Keamanan Rakyat) dan berkedudukan di Yogyakarta, yang sementara membawahi 10
Divisi, dengan Komandemen Jateng dimana Divisi IV di bawah Pimpinan Mayor
Jenderal Djati Kusuma, Daerahnya meliputi Pekalongan, Semarang, Pati
berkedudukan di Salatiga.
Susunan Komandemen-Komandemen tersebut berlaku mulai Pebruari 1946 hingga
Pebruari 1947. Semenjak Pebruari 1947 diadakan sub-sub Komandemen. Komandemen
II Jawa Tengah disusun menjadi Divisi IV/Pekalongan, Semarang, Pati dengan
Resimennya Kendal, Salatiga, Purwodadi dan Pati. Pembentukan Tentara Nasional
Indonesia/TNI di daerah-daerah luar jawa dan Sumatera pada waktu itu menjumpai
kesulitan karena berbagai faktor politik dan Militer.
Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah berdiri disempurnakan Panglima Besar
Jenderal Sudirman mengundang semua Panglima Divisi untuk rapat di Yogya guna
menyempurnakan susunan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Penetapan
Pemerintah No. 2/SD tanggal 7 Januari 1946, TKR diubah menjadi Tentara
Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan menjadi Kementerian Pertahanan, untuk
kemudian dengan penetapan Pemerintah No.4 / sampai dengan tanggal 25 Januari
1946, Tentara Keselamatan Rakyat dilebur menjadi Tentara Republik Indonesia,
sebagai satu-satunya Organisasi Militer Negara Republik Indonesia yang kemudian
menjelma menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanggal 3 Juni 1947.
Berawal dari perang Kemerdekaan dua tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada
tanggal 27 Mei 1947 ultimatum Belanda yang berisi Pemerintahan, Export Import,
Uang, Devisa, Gendarmeni (Kedaulatan Belanda di Indonesia), Belanda nyata-nyata
merongrong urusan dalam dan luar negeri RI dan yang harus dijawab dalam tempo
14 hari, maka aksi-aksi dari Partai-partai Politik dan Pemerintah menolak
dengan tegas. Pada 20 Juli 1947 Van Mook mendapat kekuasaan dari Denhaag untuk
bertindak, yaitu melancarkan agresi kolonialnya I.
Pada 19 Desember 1948, Agresi kolonial Belanda II mengadakan penyerbuan dari
Semarang menuju daerah pesisir pantai utara jawa yaitu, Demak, Kudus, Pati,
Jepara. Dalam penyerbuannya pasukan bersenjata Belanda menembaki kesegala
penjuru pemukiman penduduk, jalan-jalan raya telah dikuasainya dengan menempati
Pos di Dukuh Branjangan Bintoro (Bekas gedung beras milik cina). Belanda
mengintimidasi warga/penduduk, roda pemerintahan pada tingkat Propinsi,
Karesidenan, Kabupaten menjadi lumpuh, namun pemerintahan Desa masih mampu
berjalan dengan lancar menyelenggarakan tugasnya sehari-hari.
Sementara para Prajurit dari Pasukan-Pasukan yang berhamburan akibat serangan
kilat Belanda dapat kembali ke kampung halaman, dari perorangan membentuk
kelompok dan berusaha mencari hubungan-hubungan yang lebih besar, disisi lain
masyarakat pedusunan setempat selalu menerima kembali putera-puteranya dengan
penuh rasa pengertian dan perlindungan dengan dukungan yang tinggi.
Dengan kondisi demikian TNI membentuk ranting-ranting gerilya yang digerakkan
oleh kader desa, Komando Onder Distrik Militer (KODM), untuk menegakkan
Republik dengan jalan Perang Gerilya Rakyat Semesta.
5. Kelahiran dan organisasi PDM (Perwira Distrik Militer)
Reorganisasi dalam tubuh angkatan perang yang dalam pelaksanaannya dimulai
penyusunan kesatuan-kesatuan angkatan perang baik AD, AL dan AURI meliputi :
a. Teritorium IV/Diponegoro membawahi Resimen Infantri 4.
b. Komando Resimen Infantri 4/Kodam VII Diponegoro membawahi Korem
073/Makutarama.
c. Dasar Skep Kasad No. KPTS/45/I/1962 tanggal 1 September 1961 Resimen
Infanteri 14 berubah menjadi Korem 73/Makutarama, dengan wilayah Karesidenan
Semarang dan Pati, Komando Markas berkedudukan di Salatiga dan membawahi
sembilan Kodim.
d. Di tingkat DM (Distrik Militer). Pada tanggal 1 Pebruari 1954 di Demak telah
terbentuk PDM (Perwira Distrik Militer) dengan Komandan PDM pertama Letnan Satu
Inf Rekso Soeparto.
Pada tanggal 1 Pebruari 1958 terjadi pergeseran nama dari PDM (Perwira Distrik
Militer) menjadi PADIM dengan Pejabat Perwira (PADIM) Letnan Satu Inf R.
Soetjipto.
Pada tanggal 16 Januari 1962 terjadi perubahan nama PADIM menjadi KODIM dengan
Komandan KODIM Letnan Kolonel Inf R.W. Soegiyarto berkedudukan di Demak dengan
membawahi 13 KORAMIL
0 Komentar